Siapa Bermain di Balik Penimbunan Mangrove Tanjung Teritip Tanjung Uma Batam?

Batam - Hamparan hijau yang selama ini melindungi pesisir Tanjung Uma kini berubah menjadi gundukan tanah merah. Di balik hujan yang mengguyur Batam pada Senin (09/11/2026), tersimpan dugaan perusakan lingkungan skala besar yang dibiarkan begitu saja penimbunan mangrove di Tanjung Teritip.

Pantauan langsung di lapangan memperlihatkan pemandangan yang memprihatinkan. Kawasan yang dulunya rimbun dengan pohon bakau, kini sudah rata. Tanah timbunan menutupi akar-akar mangrove, mematikan ekosistem yang menjadi tempat ikan, kepiting, dan biota laut berkembang biak.

Alat berat yang terparkir di lokasi menjadi saksi bisu bahwa aktivitas ini bukan pekerjaan kecil. Ini pekerjaan terencana, sistematis, dan membutuhkan modal besar.

Warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi mengaku sudah lama melihat aktivitas tersebut. Mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh.

"Sudah lama itu, Pak. Sudah berbulan-bulan jalan. Kalau tidak hujan, tiap hari ada saja yang kerja di situ," tutur seorang warga yang enggan namanya ditulis, Senin (09/11/2026).

Bagi warga pesisir, mangrove bukan sekadar pohon. Mangrove adalah tameng. Saat air laut pasang dan angin kencang datang, mangrove-lah yang menahan abrasi. Saat mangrove hilang, rumah mereka yang akan menjadi korban berikutnya.

DI MANA PENGAWASAN BP BATAM?

Di Kota Batam, tidak ada sejengkal tanah pun yang lepas dari kendali Badan Pengusahaan Batam. BP Batam adalah pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Artinya, tidak ada satu pun aktivitas penimbunan yang bisa berjalan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari BP Batam.

Karena itu, pertanyaan publik kini mengarah ke satu pintu: BP Batam.

Apakah BP Batam sudah mengeluarkan izin alokasi lahan untuk lokasi tersebut? Jika sudah, kepada siapa dan untuk peruntukan apa? Jika belum, mengapa penimbunan seluas ini bisa lolos dari pengawasan?

Sikap diam BP Batam justru memunculkan dugaan pembiaran. Padahal, BP Batam memiliki Direktorat Pengamanan Aset dan Satuan Pengawas yang seharusnya rutin melakukan patroli lahan.

"Kami bukan anti pembangunan. Tapi pembangunan jangan sampai membunuh lingkungan. Kalau ini dibiarkan, besok-besok semua mangrove di Batam habis ditimbun," kata warga lainnya.

MELAWAN HUKUM?

Secara hukum, merusak ekosistem mangrove bukan pelanggaran ringan. Aktivitas penimbunan tanpa dokumen lingkungan diduga bertentangan dengan:

1.  UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Perusakan lingkungan dapat dipidana.

2.  UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir - Setiap pemanfaatan ruang pesisir wajib mengantongi izin dan menjaga kelestarian mangrove.

Artinya, jika penimbunan ini terbukti tanpa izin, maka pelakunya tidak hanya melanggar aturan tata ruang, tetapi juga terancam pidana lingkungan.

LANGKAH REDAKSI:

Untuk menjaga keberimbangan berita, dalam waktu dekat redaksi akan melayangkan surat konfirmasi resmi kepada Humas BP Batam, Lurah Tanjung Uma, Camat Lubuk Baja, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi semua pihak sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PS